HUKUM PIDANA KHUSUS

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh negara. Di Indonesia, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup berbagai jenis pelanggaran, baik yang bersifat ringan maupun berat. Namun, selain yang diatur dalam KUHP, terdapat juga tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Tindak pidana di luar KUHP ini sering kali terkait dengan sektor atau bidang hukum yang lebih spesifik, dan pengaturannya dilakukan melalui peraturan perundang-undangan sektoral atau khusus.

Tindak pidana yang diatur di luar KUHP tidak hanya mencakup kejahatan yang tidak ada dalam KUHP, tetapi juga tindakan-tindakan yang memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan aturan hukum yang lebih rinci. Dengan kata lain, meskipun tindak pidana di luar KUHP juga dapat dikenakan hukuman pidana, pengaturan serta jenis kejahatannya lebih terfokus pada bidang tertentu yang tidak dicakup dalam KUHP.

Tindak pidana di luar KUHP merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang lebih bersifat khusus dan sektoral. Peraturan ini sering kali dirancang untuk mengatasi masalah atau kejahatan yang tidak ter- cover oleh KUHP, sehingga pengaturannya disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang ada di berbagai sektor, seperti perdagangan, lingkungan hidup, teknologi, hingga sektor ketenagakerjaan.

Tindak pidana di luar KUHP dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum yang lebih mendetail dan teknis, karena peraturan khusus yang mengaturnya memang memiliki tujuan untuk memberikan sanksi yang lebih efektif terhadap pelanggaran- pelanggaran di bidang tertentu. Oleh karena itu, meskipun tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tetap memiliki konsekuensi hukum yang mengikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1946).

ISBN : 978-634-7067-88-3